Home  »  Legal, Corporate Law, & Responsibility   »   Aspek Legal Dalam Penyusunan HPS

Legal, Corporate Law, & Responsibility Yogyakarta

Aspek Legal Dalam Penyusunan HPS

DESCRIPTION

Sebelum HPS/OE menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama dalam kaitannya dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa, maka yang menjadi acuan adalah barang/jasa yang diperoleh melalui proses ini harus mencerminkan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian “harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan” pada dasarnya merupakan rumusan yang abstrak, karena setiap orang dapat menafsirkan dalam berbagai versi sehingga dalam implementasinya sering terjadi perbedaan pendapat. Ada sebagian pihak yang memandang bahwa “harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan” adalah harga yang paling murah dari barang/jasa, apapun kualitas barang tersebut. Namun demikian, tidak sedikit yang berpendapat bahwa “harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan diartikan sebagai harga barang/jasa yang paling efisien dalam konteks pada saat pengadaan dan selama masa operasional/masa hidup (life time) dari barang/jasa tersebut.

Oleh karena itu, perlu dibuat satu tolok ukur dari pengertian “harga wajar dan dapat dipertanggungjawabkan” sehingga setiap pelaku pengadaan mempunyai pola pikir dan acuan yang sama yang disebut Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE).

Aspek hukum dalam HPS perlu dipahami, karena pemahaman terhadap aspek hukum akan dapat mewujudkan penegakan prisip-prinsip dasar sesuai kerangka peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum juga akan mengetahui bahaya dan kelemahan dalam pelaksanaan HPS di pengadaan barang dan jasa

BENEFIT

• Memahami kedudukan Pengadaan Barang/Jasa dalam Tata Hukum di Indonesia
• Memahami Resiko Hukum Pidana & Perdata dalam HPS
• Memahami Resiko Hukum Administrasi dalam HPS
• Memahami pengantar Hukum Kontrak dalam aktifitas HPS

COURSE OUTLINE

1. Hirarki Perundang-undanganan Republik Indonesia
2. Peran aspek hukum dalam mengatur aktifitas Pengadaan Barang & Jasa
3. Potensi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa
4. Bentuk-bentuk penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional Terkait Pengadaan barang dan Jasa dam HPS
6. Peraturan pemerintah tentang HPS
7. Resiko Hukum Pidana dan Perdata dalam HPS
8. Resiko Hukum Administrasi dalam HPS
9. Pencegahan Korupsi pada Aktifitas HPS
10. Hukum Kontrak dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa dan HPS

PARTICIPANTS

Manager Legal, Legal Officer, Corporate Secretary, Tim penilai asset perusahaan

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

FACILITIES

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch

2x Coffee Break

Souvenir

TRAINING FEE for Aspek Legal Dalam Penyusunan HPS

Rp6.500.000,-/Participant/Non Residential

(Quota Minimal 3 participant)

Form Pre-Registrasi

	Data Materi Training
Topik Training	: Aspek Legal Dalam Penyusunan HPS
Link
*Jumlah Peserta	Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan
	Personal Data
*Nama
*Jabatan	Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif	eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
	* Harus di isi